www.radarharian.id – Pada Rabu (13/8), ribuan warga dari Kabupaten Pati, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, melakukan unjuk rasa menuntut agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi protes ini terjadi akibat kenaikan yang mencolok pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), mencapai angka 250 persen, yang membuat banyak warga merasa marah dan tertekan.
Kerumunan massa berujung pada situasi tegang di depan Kantor Bupati, di mana demonstrasi tersebut sempat melibatkan insiden ricuh. Dalam menghadapi desakan dari rakyat, Bupati Sudewo menegaskan bahwa ia tidak akan menyerahkan jabatannya, menekankan pentingnya mekanisme demokrasi dan legitimasi yang mendukung posisinya.
Dalam situasi yang mencekam itu, Sudewo memilih untuk berada di tengah kerumunan, mengucapkan permohonan maaf namun tetap mempertegas penolakannya untuk mundur. Ia berpegang pada prinsip bahwa jabatannya diperoleh melalui proses pemilihan oleh masyarakat yang sah secara konstitusional.
Sudewo menyatakan bahwa semua pihak perlu mematuhi hukum yang berlaku, dan ia melihat peristiwa ini sebagai pelajaran berharga untuk masa jabatannya yang relatif baru. Ia juga berkomitmen untuk memperbaiki kebijakan yang menuai protes dari masyarakat.
Baca juga: Polisi selidiki kasus pembakaran mobil buntut demo anarkis di Pati
Pansus dibentuk DPRD Pati untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat
Menanggapi keresahan warga, DPRD Pati memutuskan untuk membentuk panitia khusus (pansus) pemakzulan, bertujuan untuk menyelidiki kebijakan dan integritas Bupati Sudewo. Rapat kerja dan paripurna dijadwalkan, fokus awal akan mengkaji legalitas pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati yang dianggap bermasalah oleh Badan Kepegawaian Negara.
Jika hasil investigasi menunjukkan pelanggaran, DPRD akan mengajukan pemakzulan melalui mekanisme resmi. Proses ini dapat dilanjutkan ke Mahkamah Agung sebelum akhirnya disampaikan kepada Presiden atau Menteri Dalam Negeri untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.
Baca juga: Komisi II nilai kasus Pati tidak harus berujung pemakzulan bupati
Respon Bupati Sudewo dalam menghadapi protes publik yang meningkat
1. Bupati menekankan legitimasi pemilihan secara konstitusional
Sudewo secara tegas menekankan bahwa dirinya terpilih melalui proses demokrasi yang sah, sehingga menganggap tuntutan untuk mundur sebagai tindakan yang tidak bisa diterima. Ia merasa telah mendapat dukungan sah dari masyarakat melalui pemilihan yang berlangsung.
2. Aksi unjuk rasa sebagai momentum introspeksi dalam kepemimpinan
Bupati juga menganggap aksi demonstrasi ini sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Meski baru beberapa bulan menjabat, Sudewo merasakan banyak aspek yang harus diperbaiki untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.
3. Menyatakan penghormatan terhadap proses DPRD yang berlangsung
Ia mengungkapkan sikap siap untuk menghormati seluruh prosedur formal yang diambil oleh DPRD, termasuk pelaksanaan hak angket dan pembentukan pansus pemakzulan yang telah disepakati. Ini menunjukkan keterbukaan Sudewo terhadap mekanisme yang ada.
Unjuk rasa besar-besaran di Kabupaten Pati mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam dari publik terkait kebijakan pajak yang dianggap memberatkan. Penolakan Sudewo untuk mundur didasarkan pada legitimasi yang diyakini masih kuat, menciptakan dinamika yang menarik dalam pemerintahan daerah.
Pembentukan pansus oleh DPRD Pati menjadi titik penting dalam melanjutkan proses politik, dengan hasil yang akan menentukan arah negeri ini, apakah akan berujung pada pemakzulan atau memperbaiki kebijakan dari dalam pemerintahan.
Baca juga: Hoaks! tiga orang tewas saat gelar aksi di Pati
