www.radarharian.id – Pergeseran era digital memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Meskipun kemudahan akses informasi menjadi keuntungan, efek negatif yang muncul juga patut menjadi perhatian serius.
Akses mudah terhadap berbagai konten, termasuk yang bersifat pornografi, menjadi salah satu faktor yang mendorong perlakuan negatif. Fenomena ini berpotensi meningkatkan kasus-kasus merugikan, seperti pelecehan seksual dan seks bebas di kalangan remaja.
Salah satu contoh nyata dari masalah ini adalah kasus Vadel Vadjideh, yang dijatuhi vonis oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusan tersebut, ia menerima hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar karena terlibat dalam kasus aborsi dan persetubuhan.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi untuk menindak pelaku kejahatan seksual dan aborsi. Hukum-hukum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan yang melanggar norma-norma moral dan hukum.
Baca juga: Contoh kasus yang menarik perhatian publik di Inggris.
Persetubuhan dalam perspektif hukum Indonesia dan pengaturannya
Dalam konteks hukum Indonesia, persetubuhan diartikan sebagai hubungan seksual antara pria dan wanita yang dapat menghasilkan keluarnya air mani. Menurut R. Soesilo, perbuatan ini pada dasarnya adalah sifat manusiawi, namun bisa dianggap sebagai kejahatan jika terjadi di luar ikatan pernikahan.
Serangkaian tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti hubungan dengan anak di bawah umur, akan terjerat dalam hukum yang lebih serius. Hal ini berpotensi mengakibatkan hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda, menurut ayat yang diatur dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kasus perzinahan menjadi delik aduan, di mana pengaduan hanya bisa dilakukan oleh pasangan sah atau orang tua. Melalui pengaturan ini, hukum berusaha melindungi hak-hak individu dan keluarga.
Baca juga: Kompetisi hukum dalam perlindungan anak di era modern.
Bagi mereka yang bersetubuh dengan anak di bawah umur, hukum memberikan sanksi yang lebih berat, yaitu penjara paling lama 9 tahun. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, yang menyatakan larangan tegas terhadap tindakan tersebut.
Jika anak yang menjadi korban berusia di bawah 12 tahun, hukum dapat diaktifkan tanpa laporan dari korban. Di sisi lain, jika anak tersebut berusia antara 12 hingga 15 tahun, laporan dari korban diperlukan untuk memproses hukum.
Dari perspektif pemerkosaan, pelanggaran ini dikenakan hukuman penjara paling lama 12 tahun bila dilakukan dengan kekerasan. Hal ini sejalan dengan kebijakan hukum yang berupaya untuk meminimalisasi tingkat kejahatan seksual di masyarakat.
Baca juga: Penanganan kasus kekerasan seksual oleh pihak berwenang.
Sisi hukum mengenai aborsi di Indonesia
Aborsi, dalam pandangan medis, merujuk pada penghentian kehamilan yang melibatkan kematian janin sebelum mencapai tahap hidup mandiri. Kriteria ini menjelaskan bahwa janin dianggap belum dapat hidup di luar kandungan jika usianya kurang dari 20 minggu.
Lantas, tindakan aborsi pada umumnya dilarang oleh hukum Indonesia. Ini ditegaskan dalam Pasal 75 ah terfake (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memberi batasan ketat terhadap penyebabnya.
Akan tetapi, ada kondisi tertentu yang mengizinkan aborsi, seperti keadaan darurat medis yang mengancam kehidupan ibu atau kehamilan yang merupakan hasil perkosaan. Dengan sudah diatur jelas dalam hukum, langkah preventif ini berupaya melindungi hak-hak perempuan dan anak.
- Indikasi medis yang serius dan membahayakan bagi ibu atau janin.
- Kasus kehamilan akibat perkosaan yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis.
Jika aborsi dilakukan di luar ketentuan tersebut, jelas hukum akan memberikan sangsi. Di bawah Pasal 194 UU Kesehatan, pelaku aborsi ilegal bisa dijatuhi hukuman maksimal 10 tahun penjara serta denda yang sangat berat.
Selain itu, aborsi yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan perempuan yang hamil akan dikenakan sanksi berbeda, yang terdokumentasi dalam Pasal-pasal KUHP dan UU Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berupaya menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam perlindungan kehidupan manusia.
Baca juga: Peran institusi hukum dalam menangani aborsi dan hak reproduksi.
Hukum mengatur tegas bagi siapapun yang menyebabkan kematian janin, berpotensi menjerat hingga 7 tahun penjara jika hal tersebut menyebabkan kematian perempuan. Ini membuktikan bahwa hukum tidak membeda-bedakan perilaku mengenai keputusan aborsi.
Dalam perspektif hukum dan nilai sosial, perbuatan persetubuhan dan aborsi tetap diatur dengan ketat. Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat mentaati norma-norma yang berlaku guna menghindari konsekuensi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Kesadaran hukum penting untuk melindungi diri dan orang lain dari tindakan yang merugikan. Oleh karena itu, patuh terhadap regulasi yang ada adalah suatu langkah bijak untuk menghindari risiko yang lebih serius di masa mendatang.
Baca juga: Peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran seksual dan aborsi.